Diplomasi Indonesia menghadapi Sekutu dan NICA
Perjanjian Linggajati
- Lewat perjuangan diplomasi dicapai kesepakatan gencatan senjata.
- Awal (11- 15) November 1946 : diadakan perundingan di Linggajati.
- Delegasi Indonesia : Sutan Syahrir (Pemimpin), Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, AK. Gani
- Delegasi Belanda : Prof. Schermerhorn (Pemimpin), Van Mook, F. de Boor, Van Pool.
- Penengah/Pemimpin Sidang : Lord Killearn (Inggris)
- Saksi – saksi : Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, Ali Budiarjo.
- Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta juga hadir.
Hasil Perundingan ada 17 pasal, antara lain :
- Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra. Sedangkan daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur – angsur akan dikembalikan kepada RI.
- Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS), dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
- Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengurangi jumlah tentara.
- Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.
- Belanda melanggar perjanjian Linggajati dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.
- Meskipun isi Perundingan Linggarjati tidak menguntungkan bagi Indonesia, namun berhasil mengundang simpati internasional. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet.
- Komisi Arbitrase adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih, yang memberi keputusan dengan tidak harus ketat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Masing – masing negara menentukan satu orang wakil dan memilih negara netral untuk menjadi ketua.
Perjanjian Renville (17 Januari ’48)
- Tempat : diatas geladak kapal Renville miliknya Amerika.
- Wakil Indonesia : Perdana Menteri Amir Syarifuddin
- Wakil Belanda : Abdul Kadir Widjojoatmodjo
Hasil Perjanjian Renville :
- wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis an Mook),
- Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
- kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
- RI merupakan bagian dari RIS, dan
- pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.
- Belanda melanggar perjanjian Renville dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.
- Agresi Militer Belanda adalah serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agresi ini sering disebut dengan aksi polisionil yaitu perang melawan penjahat. Agresi militer dilakukan dua kali yaitu tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.
Perundingan Roem – Royen (7 Mei ’49)
Perjanjian Roem-Roijen/Roem Royen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Roijen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman J. van Roijen. Sedangkan dari Amerika diwakili Marle Cochran. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama.
Konferensi Inter-Indonesia (19 Juli ’49)
Konferensi Inter Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukkan Belanda yang tergabung dalam BFO (Bijenkomst Voor Federal Overslag) Konferensi Inter Indonesia berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Karena simpati dari negara-negara BFO ini maka pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dan BFO jugalah yang turut berjasa dalam terselenggaranya Konferensi Inter-Indonesia. Hal itulah yang melatarbelakangi dilaksanaklannya Konferensi Inter-Indonesia. Soekarno menyebut konferensi ini sebagai “trace baru” bagi arah perjuangan Indonesia.
Konferensi Meja Bundar / KMB (23 Agustus – 2 Nov ’49)
Hasil KMB :
- Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
- Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
- Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
- Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
- Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa kor et akan diserahkan kepada RIS.
- Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia:
- Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
- Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
- Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
- Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Diplomasi Indonesia Menarik Dukungan Internasional
Peranan PBB melalui KTN
- Atas usul Amerika Serikat DK PBB membentuk Committee of Good Of Fices (Komisi Jasa-jasa Baik). / Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Australia, dan Belgia).
- KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan Perjanjian Renville.
- Serangan Belanda pada Agresi Militer II dilancarkan didepan mata KTN sebagai wakil DK PBB di Indonesia. KTN membuat laporan yang disampaikan kepada DK PBB, bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini menempatkan Indonesia lebih banyak didukung negara-negara lain.
Peranan PBB melalui UNCI
Tugas UNCI :
- Memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia- dan Belanda)
- Membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK PBB.
- Mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tentram.
- Membantu kekuasaan pemerintah RI dengan segera.
- Mengajukan rekomendasikepada DK PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI.
- Membeikan saran kepada pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketentraman rakyat.
- Mengawasi pemilihan umum, bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan.