Hasil sidang PPKI ada banyak sekali, karena sudah beberapa kali melakukan sidang. PPKI adalah salah satu organisasi bentukan pemerintahan Jepang yang dibuat pada tanggal 7 Agustus 1945 yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan untuk menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang, dengan ketuanya yaitu Soekarno dan wakilnya adalah Moh. Hatta. Untuk penasehatnya ditunjuklah Mr. Ahmad Subardjo.
Sidang Pertama PPKI (18 Agustus 1945)
Pada penerapan sebelum menggelar sidang PPKI pertama Ir.Soekarno menambahkan 9 anggota PPKI baru yang sebagian terdiri dari golongan muda, antara lain Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana. Tetapi ketiga golongan muda tersebut kurang berkenan, mereka masih berpendapat bahwa PPKI sebagai badan yang di bentuk oleh Jepang. Oleh karena itu, Ir.Soekarno hanya memaklumatkan6 orang sebagai anggota baru PPKI, antara lain Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Wiranata Kusumah, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan Mr. Ahmad Subarjo. Hasil Sidang Pertama PPKI adalah:
- Peresmian Undang-Undang 1945
- Pemilihan Presiden Indonesia
- Pembentukan Komite Nasional
Sidang PPKI Kedua (19 Agustus 1945)
Pembentukan Pemerintahan Daerah
- Teuku Mohammad Hassan menjadi gubernur Sumatra
- Sutarjo Kartohadikusumo menjadi gubernur Jawa Barat
- R. Panji Suroso menjadi gubernur Jawa Tengah
- R. A. Suryo menjadi gubernur Jawa Timur
- I Gusti Ketut Puja Suroso menjadi gubernur Sunda Kecil
- Ir. Pangeran Mohammad Nor menjadi gubernur Kalimantan
- Mr. J. Ratulangi menjadi gubernur Sulawesi
- Dr G. S. S. J. Latuharhary menjadi gubernur Maluku
Pembentukan Komite Nasional (Daerah)
Sesudah membagi kawasan Indonesia menjadi 8 provinsi, seterunsya juga dibentuk komite nasional (daerah) di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
Pembentukan 12 Kabinet Menteri
- Menteri dalam negeri: RRA Wiranata Kusumah
- Menteri luar negeri: Mr. Achmad Soebardjo
- Menteri kehakiman: Prof. Dr. Mr Soepomo
- Menteri pengajaran: Ki Hajar Dewantoro
- Menteri pekerjaan umum: Abukusno Cokrosuyoso
- Menteri perhubungan: Abikusno Comrisuyoso
- Menteri keuangan: AA maramis
- Menteri Kemakmuran: Ir. Surachman
- Menteri kesehatan: dr. Buntaran Martoatmojo
- Menteri sosial: Mr. Iwa Kusuma Sumantri
- Menteri keamanan rakyat: Supriyadi
- Menteri Penerangan: Mr. Amir syamsudin
Pembentukan Tentara Rakyat Indonesia
Sesudah sidang PPKI kedua dijalankan rapat kecil yang memperoleh hasil untuk segera membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Atas usulan dari tokoh Adam Malik, pembentukan pasukan tentara nasional tersebut berasal dari tentara Heiho dan PETA.
Selain itu anggota kepolisian dimasukkan dalam departemen dalam negeri. Hasil keperutusan tersebut diperoleh dari buah pikiran tokoh Otto Iskandardinata. Lalu Otto Iskandardinata, Abdul Kadir dan Kasman Singodimerjo ditunjuk untuk merencanakan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian negara.
Sidang PPKI Ketiga (22 Agustus 1945)
PPKI kembali melaksanakan rapat ketiganya pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya pada sidang PPKI kedua untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.Hasil Sidang PPKI Ketiga adalah:
- Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
- Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)