Pengertian krisis
Kata krisis berasal dari bahasa Yunani krisis, yang berarti “keputusan.” Ketika krisis terjadi perusahaan akan memutuskan apa yang harus dilakukan. bergerak ke kiri, atau bergeser ke kanan. Ke bawah atau ke atas. Bertarung atau melarikan diri.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia krisis berarti 1) keadaan yang berbahaya (dalam menderita sakit); parah sekali; 2 keadaan yang genting; kemelut; 3 keadaan suram (tentang ekonomi, moral, dan sebagainya); 4 Sas saat yang menentukan di dalam cerita atau drama ketika situasi menjadi berbahaya dan keputusan harus diambil; 5 Pol konfrontasi yang intensif dan dahsyat yang terjadi dalam waktu singkat dan merupakan ganti peperangan dalam era nuklir; ekonomi kemerosotan dalam kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan depresi, sebagai akibat dari kepekaan konjungtur ekonomi bebas;
Pengertian krisis ekonomi
Dalam ekonomi, krisis adalah istilah lama dalam teori siklus bisnis, merujuk pada perubahan tajam menuju resesi. Sebagai contoh krisis ekonomi 1994 di Meksiko, krisis ekonomi Argentina (1999-2002), krisis ekonomi Amerika Selatan 2002, krisis ekonomi Kamerun. Krisis finansial bisa berupa krisis perbankan maupun krisis moneter.
Pengertian krisis politik
Krisis politik adalah masalah yang mengaktifkan tidak dapat menjalankan pemerintah dengan baik yang diakibatkan oleh masalah politik seperti krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah atau perselisihan kaum berokat dengan wakil-wakil rakyat yang mementingkan ketentingan partai dari pada rakyat yang mengakibatkan tidak jalannya pemerintahan karena untuk menetapkan sebuah kebijakan seorang presiden membutuhkan persetujuan dari DPR, begitu pula sebaliknya.
Pengertian krisis sosial
Yaitu sebuah keadaan yang tidak kondusif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dimana banyak kejadian yang membuat kondisi lingkungan menjadi memburuk dan tidak nyaman serta aman.
Krisis Politik pada jaman reformasi
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:
- Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
- Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
- Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
- Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
- Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.
Krisis Ekonomi pada masa reformasi
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 merupakan sebuah efek domino dari krisis ekonomi Asia. Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ini karena fundamen ekonomi yang lemah.
Perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnasi sejak tahun 1990-an. Perekonomian Indonesia bahkan mengalami penurunan hingga mencapai 0% pada tahun 1998. Kemerosotan ekonomi Indonesia ternyata tidak ditanggapi oleh Presiden Soeharto dengan melakukan perbaikan dalam hal kebijakan ekonomi
Berdasarkan batasan-batasan yang telah dicanangkan oleh Bank Dunia, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank Dunia. Dengan merujuk pada batasan tingkat keberhasilan ekonomi suatu bangsa yang ditetapkan oleh Bank Dunia, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 tengah mengalami kehancuran.
Krisis sosial pada masa reformasi
Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.