Contoh soal essay UUD 1945 dan Jawaban

1. Apa maksud dari kalimat “mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti meniadakan negara RI ?

Jawab : Merubah Pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan membubarkan negara, karena dalam Pembukaan tercantum Dasar Negara dan tujuan negara serta tercantum pernyataan Indonesia merdeka

2. Apa hakikat Pembukaan UUD 1945 ?

Jawab:
a. Sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia
b. Sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasioanl
c. Mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Universal artinya bahwa nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab. Lestari artinya bahwa ia mampu menampung dinamika masyarakat
d. Merupakan warisan pendiri bangsa yang perlu dilestarikan karena isinya benar.

3. Bagaimana situasi saat mau melakukan perubahan UUD 1945 ?

Jawab:
Ada 2 kubu yang berbeda pendapat; pihak pertama menghendaki perlu ditetapkan dulu UUD sebelum dilakukan perubahan, pihak ke dua berpendapat langsung dilakukan perubahan UUD itu,karena dianggap sudah ditetapkan oleh melalui Dekrit Presiden.

4. Apa yang menjadi alasan Pembukaan tidak bisa dirubah?

Jawab :
a. Tercantum pernyataan Indonesia merdeka
b. Tercantum Dasar Negara
c. Tercantum Tujuan Negara

5. Bagaimana Tujuan Negara Kesatuan RI sesuai Pembukaan UUD 1945?

Jawab:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta dalam usaha ketertiban dunia

6. Sesuai pasal 1 UUD 1945, Apa Bentuk negara Indonesia?

Jawab :
Negara Kesatuan

7. Apa bentuk pemerintahan Indonesia sesuai UUD 1945 ?

Jawab:
Republik

8. Apa system pemerintahan negara Indonesia?
Jawab; Presidensial

9. Apa bentuk lawan dari Negara Kesatuan?

Jawab:
Federal/Serikat

10. Apa bentuk lawan dari Republik?

Jawab :
Monarcki

11. Berapa jumlah Bab UUD 1945 setelah di Amandemen?

Jawab :
XVI Bab

12. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut apa?

Jawab :
UUD (pasal 1 ayat 2)

13. Siapa pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia ?

Jawab :
Rakyat

14. Bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia?

Jawab :
Dilaksanakan menurut UUD

15. Bagaimana bentuk kongkrit pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945?

Jawab :
Pelaksanaan kedaulatan negara dijalankan oleh semua lembaga Negara sebagaimana hak dan fungsinya serta kewenangannya sesuai UUD 1945

16. Sesuai pasal 1 ayat 3, Negara Indonesia adalah negara apa?

Jawab :
Negara Hukum

17. Apa yang dimaksud dengan negara hukum ?

Jawab :
Negara yang menjalankan kekuasaannya tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) tapi berdasarkan hukum (rechtsstaat)

18. Sebutkan minimal 3 ciri negara hukum?

Jawab :
1. Hukum berlaku tanpa pandang bulu
2. Adanya peradilan yang bebas tidak memihak
3. Adanya kepastian hukum

19. Sebutkan lembaga peradilan sesuai UUD 1945?

Jawab :
a. Peradilan umum
b. Peradilan agama
c. Peradilan militer
d.Peradilan tata usaha Negara

20. Apa yang dimaksud dengan prinsif praduga tak bersalah?

Jawab :
Seseorang belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan

21. Jika seorang suami yang beragama islam ingin menceraikan istrinya apa yang harus ia l akukan? Jelaskan !

Jawab :
Mendatangi pengadilan agama, karena pengadilan agama khusus menangani kasus yang beragama islam

22. Apa proses hukum jika si terdakwa tidak puas dengan hasil putusan pengadilan negeri?

Jawab :
Ia dapat melakukan naik banding ke pengadilan tinggi

23. Apa proses hukum jika si terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tinggi?

Jawab :
Minta kasasi ke MA

24. Sesuai pasal 2 UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri apa saja ?

Jawab :
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu.

25. Keanggotaan MPR, DPR, dan DPD sebagaimana tercantum dalam UUD akan diatur l ebih lanjut berdasarkan Undang-undang, UU nomor berapa yang mengatur tentang susduk tersebut?

Jawab :
Undang-Undang No.22/2003 tentang SUSDUK MPR,DPR,DPD dan DPRD

26. MPR melakukan sidang sedikitnya berapa kali dalam setahun di Ibu Kota?

Jawab :
Sekali dalam lima tahun (pasal 2 ayat 2)

27. Segala putusan MPR ditetapkan dalam bentuk/cara apa?

Jawab :
Ditetapkan dengan suara terbanyak

28. Sesuai pasal 3 UUD 1945, wewenang apa yang dimiliki oleh MPR?

Jawab :
Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar

29. Tugas siapa yang berhak melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden?

Jawab :
MPR (sesuai pasal 3 ayat 2)

30. Atas dasar apa MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya?

Jawab :
Menurut Undang-Undang Dasar

31. Bab berapakah yang mengatur khusus tentang Kekuasaan Pemerintah Negara dalam UUD’45?

Jawab :
BAB III

32. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut apa?

Jawab :
Menurut Undang-Undang Dasar

33. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh berapa orang Wakil Presiden?

Jawab :
Satu orang (sesuai pasal 4 ayat 2)

34. Hak apa yang dimiliki Presiden sesuai pasal 5 UUD 1945

Jawab :
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR

35. Dalam menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan apa?

Jawab :
Peraturan Pemerintah

36. Apa syarat calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai pasal 6 UUD 1945?

Jawab :
a. Seorang WNI sejak kelahirannya
b. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri
c. Tidak pernah menghianati negara
d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melasanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

37. Apa yang dimaksud dengan kewaspadaan?

Jawab :
Sikap mental serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberi tanggapan awal terhadap berbagai bentuk ATHG.

38. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan apa?

Jawab :
Undang-Undang (pasal 6 ayat 2)

39. Bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang?

Jawab :
1. UUD 1945
2. UU/Perpu
3. PP
4. Perpres
5. PERDA (Perda Tk I dan Perda Tk II)

40. Bentuk peraturan perundang-undangan yang paling tinggi dibawah UU adalah ?

Jawab :
Peraturan Pemerintah

41. Bagaimana cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai pasal 6A?

Jawab :
Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

42. Siapa yang berhak mengusulkan pasangan calon Paresiden dan Wakil Presiden?

Jawab :
Partai Politik dan Gabungan Partai Politik peserta pemilu

43. Kapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan?

Jawab :
Sebelum pelaksanaan pemilu

44. Apa syarat untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab :
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia

45. Sesuai pasal 6A ayat 4 UUD 1945, Apa syarat untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilu?

Jawab :
Dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

46. Undang-Undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam pasal 6A ayat 5 adalah?

Jawab :
Undang-Undang nomor 23 tahun 2003

47. PKI telah melakukan pemberontakan terhadap Negara RI oleh karenanya telah dilarang keberadaannya di Indonesia. Sebutkan peraturan yang melarangnya!

Jawab :
Ketetapan No. XXV/MPRS/1966.

48. Berapa lama masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden susuai UUD 1945?

Jawab :
Lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan(pasal 7)

49. Setiap warga negara berhak untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden berapa tahun?

Jawab :
Sepuluh tahun, walaupun masih mampu dan telah berhasil membangun

50. Presiden dan/Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh lembaga apa dan atas usul siapa jelaskan ?

Jawab :
Diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya

51. Jelaskan apa yang menjadi dasar DPR dapat mengusulkan Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan serta sebutkan dasar hukumnya?

Jawab :
a. Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara
b. Melakukan korupsi
c. Melakukan penyuapan
d. Melakukan tindak pidana berat lainnya
e. Melakukan perbuatan tercela
f. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 7A)

52. Usul pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada siapa?

Jawab :
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara serta… (sesuai pasal 7A).

53. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka fungsi DPR sebagai apa?

Jawab :
Dalam rangka fungsi pengawasan

54. Bagaimana syarat Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi ?

Jawab :
Hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

55. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama berapa hari? Jelaskan!

Jawab :
Sembilan puluh hari, setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi

56. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sesuai isi pasal 7B ayat 5, jelaskan apa tindakan DPR selanjuatnnya?

Jawab :
DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

57. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lama berapa hari sejak MPR menerima usul tersebut?

Jawab :
Tiga puluh hari

58. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam bentuk apa?

Jawab :
Rapat Paripurna

59. Rapat paripurnaa untuk memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
harus memenuhi syarat apa?

Jawab :
1. Dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota
2. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir

60. Dapatkah Presiden membubarkan DPR ? jelaskan dan sebutkan pasal yang mengaturnya!

Jawab :
Tidak, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. (pasal 7C)

61. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh siapa? Sampai kapan!

Jawab :
Wakil Presiden, sampai habis masa jabatannya (pasal 8 ayat 1)

62. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu berapa hari MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden?

Jawab :
Enam puluh hari (pasal 8 ayat 2)

63. Siapakah yang mengusulkan calon Wakil Presiden yang akan dipilih oleh MPR karena terjadi kekosongan? Dan berapa jumlahnya diusulkan!

Jawab :
Presiden, dua calon yang diusulkan untuk dipilih salah satu oleh MPR (pasal 8 ayat 2)